This article develops how wider understandings of time may help inform managers’ communication decisions. Using Peter F. Drucker as an initial touchstone—but going much deeper—the article employs an applied liberal arts methodology to establish a time-minded attitude toward communication. Applying perspectives from both classical philosophy (specifically Plato and Aristotle) as well as twentieth century rhetoricians (specifically Richard Weaver, James Kinneavy, and Walter Beale), this article celebrates both physical and metaphysical structures of reality. To this end, it proposes a theoretical equation (...) to help calibrate communication management under a more holistic banner. The equation acknowledges the typical appropriateness of occasion-directed communication (kairos); however, it also distinctively acknowledges the grand fabric of temporal reality (chronos). The output of this equation can be understood as the “chronos principle.” The article concludes that a more complete understanding of time-mindedness can elevate empathy, foster respect, and assist social relationality within any given organization’s communication culture. (shrink)

A major new source for research of the 19th century and history of ideas, this dictionary covers all of the major, and a range of the less well-known, thinkers and writers of the time.

While the terrorism studies literature speaks of a shape of terrorism unique to modernity, the exact nature of modern terrorism, let alone the nature of modernity or its starting point, remain much in dispute. In this article we suggest that the confusion and conflict within the literature arises from a tendency to focus on certain outward or inessential features associated with modernity. In order to truly answer the question of what makes modern terrorism modern, the question needs to be set (...) on a new footing, one which inquires into the necessary and not instrumental relationship between modernity and terrorism—i.e., that inquires into the possibility of an inner dynamic which can take us from the nature of modernity itself to terrorism. In this article we suggest that the intellectual resources for an understanding of modern terrorism in the fullest sense can be found within the preeminent nineteenth-century philosopher of the birth of the modern, G.W.F. Hegel. More specifically, through a reconstruction of Hegel’s account of the French Revolution we can uncover the possibility of understanding modern terrorism as an ontological rather than a temporal category. In other words, we can uncover resources that help us grasp what modern terrorism is, rather than in what age—with its instrumental possibilities given by, say, technology or ideology—it is found. What makes modern terrorism truly modern, we will argue, is a particular shape of self-consciousness that, Hegel shows us, stands as the deep structure of early modernity, and which contains within it an inner dynamic towards a uniquely modern shape of terrorism. While all terrorism that occurs within modernity is not modern, a truly modern terrorism can be identified. (shrink)

This article analyses the decision of the US Supreme Court in Hurley and South Boston Allied War Veterans Council v Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, in which the Court held that a lesbian, gay, and bisexual group could be prevented from marching in Boston's St Patrick's Day Parade. The author interprets the decision as a text through which the identities Irish, Irish-American, and American are constituted and reflected. The article begins with a consideration of the centrality (...) of the rights of speech and equality to the American national identity, and then proceeds to interrogate the role of parading as a performative spectacle in the acting out of national and group identities. An examination of the Hurley decision follows, which focuses on how the issue of who is allowed to march, and what that marching is thought to signify, serves as a metaphor for the ways in which an American national identity is itself conceived. The author argues that the dispute underscores deeper conflicts concerning how nations are conceived in sexualized terms, and whether American society today is better understood as a social group with a shared purpose, or as a series of diverse social groups which simply share space and a set of rules which govern coexistence. (shrink)

Debat tentang pluralisme tetap berlangsung di Indonesia, karena itu dua buku yang akan dibahas di sini sangat relevan. Paul F. Knitter, seorang teolog Katolik, merumuskan suatu pandangan pluralistik mirip dengan yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 2005, sedangkan Gavin D’Costa dalam bukunya dengan tajam membongkar “pluralisme” itu. Dua-duanya berargumentasi secara teologis, atas dasar pengandaian-pengandaian Kristiani-Katolik. Dalam bab pertama Knitter menggariskan kembali perjalanan teolo- gisnya dari eksklusivisme, melalui inklusivisme, ke posisi yang dinama- kannya “pluralisme.“ Knitter tidak hanya menolak anggapan (...) (yang oleh Gereja Katolik sudah ditolak sejak sebelum Konsili Vatikan II) bahwa ”di luar Gereja tidak ada keselamatan“ (”eksklusivisme“), melainkan juga posi- si-posisi ”inklusivistik“—seperti yang misalnya dikemukakan oleh Karl Rahner—yaitu bahwa, meskipun semua orang dapat diselamatkan, namun mereka diselamatkan karena Yesus Kristus, jadi bahwa kebenaran penuh hanya ada dalam iman kepada Yesus Sang Juru Selamat bagi semua. Plu- ralisme Knitter menyatakan bahwa tidak ada agama yang dapat meng- klaim keunggulannya terhadap agama lain. Kalau saya tidak salah tangkap, Knitter mengajukan tiga argumen. Yang pertama adalah kejujuran dialog antaragama. ”Bagaimana,” tanya Knitter, “orang dapat sungguh-sungguh ’menghormati’ kebenaran dalam pandangan orang lain... apabila kita masuk ke dalam dialog dengan keyakinan bahwa kita yang mempunyai kebenaran definitif?” (hlm. 33). Argumen yang sama juga diajukan dalam bentuk sedikit lain: Menurut Knitter tidak mungkin seorang tokoh atau suatu ajaran religius tertentu memuat seluruh kekayaan realitas Ilahi. Yesus boleh diyakini sebagai “totus Deus” (seluruhnya Allah), tetapi bukan sebagai “totum Dei” (keseluruhan Allah). Yesus betul-betul penyelamat, tetapi selain Yesus ada banyak penyelamat lain. Argumentasi ini merangsang pertanyaan kembali apakah dialog dapat jujur kalau para peserta sebelumnya harus melepaskan keyakinan mereka yang paling inti? Knitter boleh saja menyangkal bahwa keseluruhan Ilahi ada dalam Yesus, tetapi atas dasar apa ia menuntut agar orang Kristiani menyangkalnya juga? Bukankah Knitter jatuh ke dalam dogmatisme sama dengan yang dituduhkannya?.................................................... D’Costa mengklaim bahwa pengertian keselamatan yang triniter itu menjamin apa yang justru tidak terjamin oleh “pluralisme” ala Knitter; yaitu, keterbukaan, toleransi dan kesamaan. Keterbukaan, karena Gereja dapat dan bahkan harus betul-betul belajar dari agama-agama lain. Tole- ransi, karena Gereja wajib menghormati kebebasan beragama; artinya, ada- lah hak setiap orang dan kelompok orang untuk mengakui dan mempraktikkan agama yang mereka yakini. Kesamaan, karena Gereja mengakui martabat setiap orang sebagai alamat cinta Ilahi. D’Costa mengakhiri bukunya dengan suatu pertimbangan bagus tentang makna dan tempat doa antaragama-agama yang berbeda. Buku D’Costa adalah salah satu bahasan paling jelas, mendalam, dan meyakinkan tentang bagaimana orang Katolik, dan seharusnya semua orang Kristiani, dapat bertemu dengan agama-agama lain tanpa kesombongan, tetapi juga tanpa mengkompromikan imannya. D’Costa membuka dogmatisme deistik-sekularistik (Allah tidak masuk kedalam sejarah umat manusia) dan posisi-posisi yang menamakan diri pluralistik. Adalah kekuatan buku D’Costa bahwa ia memperlihatkan bahwa justru iman pada Allah yang triniter, yang kita ketahui dari pewahyuan Diri Allah dalam Yesus, memungkinkan untuk bersikap hormat dan terbuka kepada agama-agama lain. Daripada menyanyikan lagu bahwa semua agama pada dasarnya sama saja, D’Costa memungkinkan kita untuk tanpa kompromi percaya pada apa yang diyakini Gereja sejak 2000 tahun: bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat Ilahi, dan sekaligus menghormati mereka yang berbeda imannya. Itulah dasar mantap bagi dialog antarumat beragama. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Contemplating Suicide: The Language and Ethnics of Self Harm By Gavin J. Fairbairn Routledge, 1995. Pp. xxx. ISBN 415?10606. £12.95(pbk). Religious Transformation in Western Society. The End of Happiness By Harvie Ferguson, Routledge, 1992. Pp. xvi + 269. ISBN 0?415?02574?5. £XX.xx. Feminism and the Self: The Web of Identity By Morwenna Griffiths Routledge, 1995. Pp. 191. ISBN 0?415?09821?1. £12.99 (pbk). Faith, Scepticism and Personal Identity. A Festschrift for Terence Penelhum Edited by J.J. Macintosh and H. A. Meynell University of (...) Calgary Press, 1994. Pp. vii + 304. CAN$27.95. The Shape of Space (second edition) By Graham Nerlich Cambridge University Press, 1994. ISBN 0?521?45645?2. Logical Learning Theory: A Human Teleology and its Empirical Support By Joseph F. Rychlak University of Nebraska Press, 1994. Pp. 387. ISBN 0?8032?3904?1. £32.95 Philosophical Idealism and Christian Belief By Alan P.F. Sell University of Wales Press, 1995. Pp. x + 338. (shrink)

This paper explores relationships between environment and education after the Covid-19 pandemic through the lens of philosophy of education in a new key developed by Michael Peters and the Philosophy of Education Society of Australasia. The paper is collectively written by 15 authors who responded to the question: Who remembers Greta Thunberg? Their answers are classified into four main themes and corresponding sections. The first section, ‘As we bake the earth, let's try and bake it from scratch’, gathers wider philosophical (...) considerations about the intersection between environment, education, and the pandemic. The second section, ‘Bump in the road or a catalyst for structural change?’, looks more closely into issues pertaining to education. The third section, ‘If you choose to fail us, we will never forgive you’, focuses to Greta Thunberg’s messages and their responses. The last section, ‘Towards a new normal’, explores future scenarios and develops recommendations for critical emancipatory action. The concluding part brings these insights together, showing that resulting synergy between the answers offers much more then the sum of articles’ parts. With its ethos of collectivity, interconnectedness, and solidarity, philosophy of education in a new key is a crucial tool for development of post-pandemic education. (shrink)

The ability to differentiate between what is just and what is unjust may be considered as the precondition to demand one's own rights. Starting from this point, this research was carried out to describe the level of awareness of patients concerning their rights. The main hypothesis was: the higher the socioeconomic and cultural level of patients, the higher is their awareness of their rights. This research was conducted in one of the state hospitals in Turkey in 1998. It is a (...) descriptive study carried out on 128 inpatients in medical and surgical wards. The data were collected by a questionnaire, which included questions on the rights of patients and gave sample cases. The sample cases were designed by referring to the World Health Organization Declaration on the Promotion of Patients' Rights in Europe. Only 23% of the participants were able to recognize patient rights, while 32% could not; the majority (45%) were undecided in recognizing patient rights. The awareness scores were statistically significantly different for educational level categories (F = 5.84; p<0.001). A continuously declining trend was observed for patient rights awareness scores from the highest educational level to the lowest. This partly proves the hypothesis of the research. However, the awareness scores were not significantly different for the other background variables (p>0.05). Most strikingly, 38% of the patients had no idea about their diagnosis and 63% of those who had undergone surgery did not know why they had had the operation. (shrink)

In this paper, I revisit a problem in immunology and molecular genetics that I had first tried to understand some philosophical implications of over twenty years ago. At that time, some immunologists such as Mel Cohn at the Salk Institute, referred to it as the GOD problem, which was the acronym forGeneratorOfDiversity (also see Cohn's more recent discussion in his 1994, 41-48). In the early 1970s there were three or four different theories that had been proposed to account for the (...) way in which antibody diversity is generated and considerable argument among the proponents of the different approaches to the problem (see Cohn, 1994). In 1971-72 I attempted to assess the strengths and weaknesses of the competing theories of antibody diversity from the perspective of a “logic of comparative theory evaluation” that had seemed to work reasonably well in physics (Schaffner, 1970), and I drafted an essay that ultimately sided with one of those theories (somatic mutation). (shrink)

The Routledge Handbook of Political Ecology presents a comprehensive and authoritative examination of the rapidly growing field of political ecology. Located at the intersection of geography, anthropology, sociology, and environmental history, political ecology is one of the most vibrant and conceptually diverse fields of inquiry into nature-society relations within the social sciences. The Handbook serves as an essential guide to this rapidly evolving intellectual landscape. With contributions from over 50 leading authors, the Handbook presents a systematic overview of political ecology's (...) origins, practices and core concerns, and aims to advance both ongoing and emerging debates. While there are numerous edited volumes, textbooks, and monographs under the heading 'political ecology,' these have tended to be relatively narrow in scope, either as collections of empirically based (mostly case study) research on a given theme, or broad overviews of the field aimed at undergraduate audiences. The Routledge Handbook of Political Ecology is the first systematic, comprehensive overview of the field. With authors from North and South America, Europe, Australia and elsewhere, the Handbook of Political Ecology provides a state of the art examination of political ecology; addresses ongoing and emerging debates in this rapidly evolving field; and charts new agendas for research, policy, and activism. The Routledge Handbook of Political Ecology introduces political ecology as an interdisciplinary academic field. By presenting a 'state of the art' examination of the field, it will serve as an invaluable resource for students and scholars. It not only critically reviews the key debates in the field, but develops them. (shrink)

Colour shapes our world in profound, if sometimes subtle, ways. It helps us to classify, form opinions, and make aesthetic and emotional judgements. Colour operates in every culture as a symbol, a metaphor, and as part of an aesthetic system. Yet archaeologists have traditionally subordinated the study of colour to the form and material value of the objects they find and thereby overlook its impact on conceptual systems throughout human history.This book explores the means by which colour-based cultural understandings are (...) formed, and how they are used to sustain or alter social relations. From colour systems in the Mesolithic, to Mesoamerican symbolism and the use of colour in Roman Pompeii, this book paints a new picture of the past. Through their close observation of monuments and material culture, authors uncover the subtle role colour has played in the construction of past social identities and the expression of ancient beliefs. Providing an original contribution to our understanding of past worlds of meaning, this book will be essential reading for archaeologists, anthropologists and historians, as well as anyone with an interest in material culture, art and aesthetics. (shrink)

In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:BOOK REVIEWS 719 An Apology for Apologetics: A Study in the Logic of lnterreligious Dialogue. By PAUL J. GRIFFITHS. New York: Orbis, 1991. ISBN: 0 88344 761 4. pp. 113. Jesus Christ at the Encounter of World Religions. By J. DUPUIS. New York: Orbis, 1991 (ET: Robert R. Barr, from French, 1989). ISBN: 0 88344 723 1. pp. 301. Griffiths presents a rigorous argument for the possibility of con· (...) tradictory claims between different religious communities. His inspira· tion, as he acknowledges, is William Christian Snr. His basic argu· ment is: " If representative intellectuals belonging to some specific religious community come to judge at a particular time that some or all of their own doctrine-expressing sentences are incompatible with some alien religious claim(s), then they should feel obliged to engage in both positive and negative apologetics vis-a-vis these alien religious claim(s) and their promulgators" (3). He takes negative apologetics to be a critique of arguments made against one's own religious claims, showing that such arguments fail or are inconsistent or incoherent. Positive apologetics shows how a particular religious community's doctrines are cognitively superior, in some respect(s), to another religious community 's doctrines. It is essential for this enterprise that only methods of argumentation and criteria of knowledge acceptable to the adversary are employed. This requires the acceptance of natural theology. Griffiths is well aware of the lion's den he is entering, as his proposals run counter to much scholarship in the area of interreligious dialogue, so he spends three chapters apologetically tackling the lions. The objectors (who mainly remain in notes) include Derrida, Barthes, Winch, Lindbeck, Hick, Huxley, Nasr, Plantinga and others, although Mac· Intyre is curiously missing. This technique has the advantage of isolating and presenting arguments, without falling into problems of cor· rect exegesis of opponents. And this is also its weakness, as objectors will sometimes feel caricatured or misunderstood-as is surely the case with Plantinga and in one instance, Hick. First, he tackles objections that sentences from one tradition are either incomprehensible or incommensurable with those of another, convincingly showing that the strong versions of both claims are self· defeating and unsustainable. Weaker versions still allow for his proj· ect-or so he thinks. This is where Maclntyre's work should have been considered. Then he tackles various theories of religious language (following Lindbeck's typology). He argues against non-cognitive accounts that reduce beliefs to the credibility of causes for holding beliefs, a position incapable of asserting its truth over other views because of its 720 BOOK REVIEWS own presuppositions. He follows Lindbeck in criticizing experiental expressivism, and then turns upon Lindbeck's own form of rule theory (which is ambivalent regarding cognitive claims), arguing convincingly that to suggest that only sentences uttered confessionally and with performative function can possess ontological truth is confused (42). In a brief review it is not possible to rehearse Griffiths's careful argumentation. Griffiths then sets about tackling two types of universalists: Hick and Huxley. Of Hick, he argues that some criteria are required to discern true from false religions (e.g. Jim Jones) and in so doing such a position needs to support and develop such criteria, thereby effectively introducing apologetics. He neglects to deal with Hick's pragmatic criteria of beneficial ' fruits ' evident in adherents, but the logic of his argument can be applied to Hick's proposals. Using Katz and Zaehner, he argues against the esoteric universalism of the philosophia perennis. (The arguments of Robert Forman's recent book, The Problems of Pure Consciousness, are strangely neglected, despite Griffiths's being a contributor to that collection.) Finally, he tackles objections against positive apologetics-first, on the grounds that it has a negative effect on interreligious relations. Logically, this need not be the case, although Griffiths is well aware that the political context of apologetics can obscure its proper goal: deeper critical understanding, learning and problem solving. Then, in sustained dialogue with Plantinga, he argues against the objection that success is impossible. It is impossible only if " knockdown drag-out" (64) argumentative victory is expected. Griffiths suggests the cumulative -case argument and gives instances of such successful apologetics (medieval... (shrink)

In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:530 BOOK REVIEWS I think none of these books contains a wholly satisfactory treatment of the particular issues it takes up. Taken together, however, they do show that evil presents not just one but many problems to reflective religious minds. In addition, they make it perfectly evident that not just one but many academic disciplines continue to have helpful things to say in response to these gripping perplexities. University (...) of Notre Dame Notre Dame, Indiana PHILIP L. QUINN Di,alogue with the Other: The Inter-religious Dialogue. By DAVID TRACY. Louvain Theological and Pastoral Monographs, 1. Louvain : Peeters; Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1990. Pp. 123. $12.95. With this book David Tracy continues the hermeneutical project he launched in the Analogical Imagination: a concern to converse with the classics and to encounter the ' other '. However, here the ' other ' is extended beyond the traditional Western classics to the religions of the world and the often neglected archaic traditions. Tracy is surely correct when he says: " I believe that we are fast approaching the day when it will not be possible to attempt Christian systematic theology except in serious conversation with the other great ways" (p. xi). Here he follows a pioneering line drawn in Chicago by Tillich, Eliade and Kitagawa. Tracy brings to this venerable tradition his particular concern with hermeneutics and his experience with Jewish-Christian and Buddhist-Christian dialogue. The essays are further united by Tracy's desire to restore the unity between the mystical and prophetic within the Christian tradition. Employing Kenneth Burke's analysis of rhetoric, Chapter one shows that Freud and Lacan can be interpreted in terms of a clash of prophetic and mystical rhetorics respectively. Both are concerned with the ' other ', Freud more instrumentally and didactically and Lacan more subversively and anarchically but not nihilistically or in the way of Zen. In this chapter Tracy has a tendency towards overdetermination. Still, the brunt of his argument is that all discourse has concealed foundations, the archaeology of which will help illuminate the opera· tive rhetoric. Furthermore, the mystical/prophetic typology used in religion can illuminate secular issues, viz., the debate between Freud and Lacan. However, Tracy does not pay full attention to the nature of the 'other', but too easily assimilates it. For instance, is Freud's attention to the subconscious analogous to religious rhetoric's regarding the otherness of God? And does it really serve Tracy's purpose to start BOOK REVIEWS 531 the book by remammg within such very western waters despite the brave navigational direction he charted in the introduction? Chapter two revisits the classics: he uses the writings of William James to throw light on the criteria for interreligious dialogue. These criteria are used to affirm the authenticity of religions; these are not intended to " replace the dialogue but, at best, heuristically to inform it" (p. 27). Tracy offers a good and sensitive appreciation of James (despite his anachronistic elements), but his conclusions are somewhat thinly related to James's work and relate more closely to Tracy's own hermeneutical approach. The three criteria that he advances are: first, the notion of " immediate luminousness," understood as manifestation in a Heideggerian sense (and in keeping with von Balthasar) ; second, the necessity of coherence, understood as the compatibility of religious belief with science, art, and other humanistic traditions; and third, an ethical-pragmatic criterion related to James's notion of "fruits." With regard to the second, Tracy is aware of the problem of assuming a neutral form of "reason" in adjudicating such coherence. Still, his study would have been more helpful with specific examples to highlight some of the intractable problems in such a task. For instance, autonomy has been granted to the sciences by most western Christians but has not been by some other religious traditions in certain parts of the world, and so the notion of coherence begs the question. Tracy needs to grapple with the issues raised by Macintyre and Winch (among others) to move beyond the potentially sterile dichotomy implied in his notion of coherence. With regard to the third criterion there is question begging, too. Would Abraham have passed this test in his willingness to kill his son? Or... (shrink)

In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:BOOK REVIEWS 741 pointedly, what he is asking for is " the ' planned dissolution ' of the Latin Church into a considerable number of distinct, autonomous ' patriarchates ' " (p. 132). These suggestions, although not original, are intriguing. They deserve, however, more than three pages. What is needed is a detailed presentation of these changes, indicating their historical context, their advantages and disadvantages, and their practical implementation. (...) Despite the criticisms given above, there is much good material to be found in this crisply written book. I agree in general with Hill's judgment that Church authority should embody a collegial rather than a monarchical ecclesiology. He shows that the MC ecclesiology has a solid foundation in scripture and tradition and its cornerstone is the theology of the local Church. Furthermore, he is correct in insisting that the doctrines of collegiality and the priesthood of the faithful are urgent questions in contemporary ecclesiology and that they have broad ecumenical ramifications. He speaks convincingly of greater lay participation, local autonomy, consultation, and accountability. At the same time, his partisanship leads him to caricature the MP view. He will not persuade many MP supporters by criticizing their "highhanded authoritarianism and paternalism " (p. 53) and " ecclesiastical dishonesty " (p. 127) or by claiming that the Roman Curia " is neuro· tically obsessed with the matter of papal authority" (p. 114). Hill makes many valid and important points, but, on occasion, he weakens them by exaggeration. At times his partisan style overcomes his theo· logical substance. The Catholic University of America Washington, D.C. pATRICK GRANFIELD Many Paths: A Catholic Approach to Religious Pluralism. By EUGENE HILLMAN. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1989. Pp. 95. A Christian theology of religions raises fundamental epistemological and methodological questions. Hillman comes to the debate from what Lindbeck has called an " experiential expressivist " background, that is, there is a tacit assumption that reality is experienced and then expressed, that reality precedes language rather than being disclosed and shaped through language. When such an outlook is applied to the theology of religions, the outcome is often the " discovery " of a common experience underlying all religions, despite their different expressions. The latter can be seen to vary according to climate, history, temperament, and so on. Such expressions are loose symbols for a 742 BOOK REVIEWS greater reality, which takes on an increasingly vague shape with the demise of the signifier. History can offer very little resistance to such a model, and the conflicts, differences, intractabilities, and real problems of religious plurality are slowly silenced, almost numbed into a drowsy calm. That history refuses to play this role, while theologies of religion are often demanding it, is indicative of the difficulties with such a model. Hillman's first book on this topic (The Wider Ecumenism, 1968) showed him to be a follower of Rahner. He stressed the universality of grace and its mediation through the historical and particular; he thereby argued for a wider ecumenism with regard to the world religions, in a model analogous to intra-Christian ecumenism. In this book, Hillman advances the same position, but now infused with a strong dose of Wilfred Cantwell Smith. He does not confront the theological criticisms made against either of his mentors. The book is divided into four lucid chapters. The first considers the meaning and role of religion, and much of Hillman's discussion is helpful. However, as the chapter proceeds, one finds that the definition of religion is not controlled by the particularities and intractable dif. ferences presented by the subject matter but rather by an experiential essentialism. Hillman uses Smith's distinction between "faith" and " belief " to two ends, one descriptive, the other evaluative. However he, like Cantwell Smith, conflates description with evaluation. Furthermore, he is untroubled that the subject matter under inspection does not easily yield to such distinctions. Descriptively, " belief " or the " cumulative tradition " involves the " myriad historico-cultural par· ticularizations " that go to make up a religion such as liturgies, doc· trines, ethical systems, practices, histories, and so on {20). Faith is basically an experience of " the tr,anscendent, which is presumably the same for every person," and can be distinguished from the "cumulative tradition, which is different for each people, nation or... (shrink)